Struktur Kelembagaan

 Terhitung  sejak 31 Desember 2019, Struktur Kelembagaan YLBH-BK  sebagai berikut ;

 

 

Pembina :  Adv.  Said Hasanuddin HS, S.H., M.H.  

Pengurus Pusat  (periode 2020 – 2024) : 

Ketua : Adv. Bakri Remmang, S.H., M.H. CPL, CTLA., Med., CMC.

Sekretaris : Adv. Muhammad Yahya, S.H. 

Bendahara : Adv. Haslinda, S.H. 

Pengawas : Adv. Andi Samsir, S.H., M.H.

 

Untuk pertama kalinya, kelembagaan YLBH-BK  sebagai berikut ;

Pembina : Arianto Amin, S.H., Pengurus Pusat  (periode 2014 – 2019) : Bakri Remmang, S.H. (Ketua Umum), Umar Dalle, S.H. (Wakil Ketua),  Syamsul Riadi, S.H.I. (Sekretaris), Muhammad Idris, S.H. (Bendahara),  Pengawas : Andi Samsir, S.H., M.H.

 

Dalam perjalanan pegabdiannya sebagai pelaksana Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) untuk layanan bagi masyarakat miskin di Pengadilan Negeri Sengkang, Pembina Yayasan mengundurkan diri dengan alasan kesibukan dalam aktivitas lain, sehingga berdasarkan rapat gabungan Pengurus Yayasan bersama Pengawas Yayasan, menetapkan Sdr. Advokat Said Hasanuddin, S.H., M.H. sebagai Pembina yayasan, selanjutnya pengangkatan Advokat Said Hasanuddin, S.H., M.H. sebagai pembina yayasan dituangkan dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat YLBH-BK, Nomor : 07 / 2018 Tanggal 11 Juni 2018  melalui Notaris ERIN DARYANSAH ARDI S.H., M.Kn, yang berkantor di Jl. Latenri Lait Tosengngeng No. 39 Sengkang. Selanjutnya perubahan pembina yayasan telah dinyatakan memenuhi syarat sesuai peraturan perundang undangan  sesuai surat Menteri Hukum dan HAM RI, Nomor : AHU-AH.01.06-0009813 Tanggal 11 Juni 2018.

Memasuki tahun 2020, oleh karena masa jabatan pengurus periode 2014-2019 telah berakhir sehingga berdasarkan  kewenangannya, Pembina Yayasan dengan Surat Keputusan Pembina, Nomor : 001/YLBH-BK/PEMBINA /2019 Tanggal 31 Desember 2019 telah mengangkat pengurus baru YLBH-BK periode 2020-2024 sebagai berikut  ; Bakri Remmang, S.H. (Ketua), Muhammad Yahya, S.H. (Sekretaris), dan Haslinda, S.H (Bendahara). Keputusan ini telah dituangkan dalam akta Notaris Nomor :  37/2020 Tanggal 27 Januari 2020 dan telah dilaporkan perubahannya ke Menteri Hukum dan HAM RI dan diterima Kemenkumham RI sesuai Surat Penerimaan Perubahan Data YLBH Bhakti Keadilan, Nomor AHU-AH.01.01.06.0003848.